x

Login

Lupa Password

SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) - Transformasi

Pengujian UU SJSN

Pengujian UU SJSN

Perkara No. 007/PUU-III/2005
Perkara No. 50/PUU-VIII/2010
Perkara No. 51/PUU-IX/2011
Perkara No. 70/PUU-IX/2011

Pengujian UU BPJS

Perkara No. 82/PUU-X/2012

Perkara No. 26/PUU-XII/2014

Perkara No. 138/PUU-XII/2014


PENGUJIAN UU SJSN

1. Pengujian ke-1

Pengajuan Permohonan : 8 Februari 2005
Registrasi : 21 Februari 2005, dengan nomor register 007/PUU-III/2005
Pembacaan Putusan : 31 Agustus 2005      
  : Putusan Pengujian Nomor 007/PUU-III/2005

1.1. Pemohon 

  1. DPRD Provinsi Jawa Timur
    1). Drs. H. Fathorrasjid, M.Si, (Ketua DPRD);
    2). Saleh Mukadar, S. H, (Ketua Komisi E DPRD);
  2. Edy Heriyanto, S. H, Ketua Satuan Pelaksana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Rembang Sehat
  3. Dra. Nurhayati Aminullah, MHP, HIA, Ketua Perhimpunan Badan Penyelenggara Jamian Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.

1.2. Permohonan

  1. Mengabulkan keseluruhan permohonan.
  2. Menyatakan materi muatan Pasal 5 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4),d an Pasal 52 UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN bertentangan dengan ketentuan:
    (a)     Pasal 18 dan Pasal 18 A UUD 1945 ;dan
    (b)     Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 I ayat(2) dan Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.
  3. Menyatakan materi muatan dalam Pasal 5 ayat(1), ayat(3) dan ayat (4) dan Pasal 52 UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
  4. Memeriksa dan mengadili dengan putusan yang seadil-adilnya.
  5. Memerintahkan pencantuman putusan perkara ini dalam Berita Negara.

1.3. Amar Putusan

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, Menyatakan Pasal 5 ayat (2), (3) dan (4) UU RI No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN bertentangan dengan UUD Negara RITahun 1945, Menyatakan Pasal 5 ayat (2), (3) dan (4) UU RI No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menolak permohonan untuk selebihnya. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

1.4. Pertimbangan Hukum

  • Mahkamah berpendapat bahwa UU SJSN telah cukup memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dalam arti bahwa sistem jaminan sosial yang dipilih UU SJSN telah cukup menjabarkan maksud UUD yang menghendaki agar sistem jaminan sosial yang dikembangkan mencakup seluruh rakyat dan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan  masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.          
  • Pengembangan sistem jaminan sosial adalah bagian dari pelaksanaan fungsi Negara yang kewenangan untuk menyelenggarakannya berada di tangan pemegang kekuasaan pemerintah Negara, dimana kewajiban pelaksanaan sistem jaminan sosial tersebut, sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut  dalam UU Pemda khususnya Pasal 22 huruf h, bukan hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat tetapi dapat juga menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka UU SJSN tidak boleh menutup peluang Pemerintah Daerah untuk ikut juga mengembangkan sistem jaminan sosial.
  • Perumusan Pasal 5 UU SJSN menutup peluang Pemerintah Daerah untuk ikut mengembangkan suatu sub-sistem jaminan sosial nasional sesuai dengan kewenangan yang diturunkan dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945.
  • Di pihak lain, dalam ketentuan Pasal 5 itu sendiri terdapat rumusan yang saling bertentangan serta sangat berpeluang menimbulkan multi-interpretasi yang bermuara pada ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) yang oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 28 D ayat(1) UUD 1945.
  • Pasal 5 ayat (1) UU SJSN harus ditafsirkan bahwa ketentuan tersebut adalah dimaksudkan adalah untuk pembentukan badan penyelenggara tingkat nasional yang berada di pusat, sedangkan untuk pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial tingkat daerah dapat dibentuk dengan peraturan daerah dengan memenuhi ketentuan tentang sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diatur dalam UU SJSN.
  • Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU SJSN saling berkait yang sebagai akibatnya daerah menjadi tidak mempunyai peluang untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan membentuk badan penyelenggara, sementara di pihak lain keberadaan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial di tingkat pusat merupakan kebutuhan, maka Pasal 5 ayat (1)  UU SJSN memnuhi kebutuhan dimaksud dan tidak bertentangan dengan UUD sepanjang ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU SJSN ditafsirkan semata-mata dalam rangka pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial nasional di tingkat pusat.
  • Ketentuan Pasal 52 UU SJSN tersebut justru dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum (rechtsvacuum) dan menjamin kepastian hukum (rechtszekerheid) karena belum adanya badan penyelenggara jaminan sosial yang memenuhi persyaratan agar UU SJSN dapat dilaksanakan. Dengan demikian permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 52 UU SJSN, tidak cukup beralasan.

2. Pengujian ke-2

Pengajuan Permohonan : 1 Juli 2010
Registrasi : 12 Agustus 2010, dengan nomor register 50/PUU-VIII/2010
Pembacaan Putusan : 21 November 2011
  : Putusan Pengujian Nomor 50/PUU-VIII/2010

2.1. Pemohon 

  1. Maemunah, Ibu Rumah Tangga;
  2. Sugianto, Pegawai swasta;
  3. Sri Linda Yanti, Ibu Rumah Tangga;
  4. Rohayati Ketaren, Janda Pensiunan PNS;
  5. Yunus, Pegawai Swasta;
  6. Tutut Herlina, Wartawan.
  7. Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Kebayoran Baru diwakili oleh Willem Engelbert Lukas Worouw, Wartawan.
  8. Perkumpulan Serikat Rakyat Miskin Kota, diwakili oleh Marlo Sitompul, Pelajar.
  9. Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia, diwakili Dominggus Oktavianus Tobu Klik, Swasta.
  10. Salamuddin, Pengamat Perdagangan Bebas dan Peneliti Senior IGJ.

2.2. Permohonan

  1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Penujian undang-undang para Pemohon.
  2. Menyatakan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN bertentangan dengan UUD 1945:
  3. Menyatakan materi muatan dalam Pasal 5 ayat(1), ayat(3) dan ayat(4) dan Pasal 52 UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN,tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
  4. Menyatakan Pasal 17 ayat (1), ayat(2) dan ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
  5. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian Pasal 17 ayat (1), ayat(2) dan ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

2.3. Amar Putusan

  • Dalam Provisi:
    Menolak permohonan provisi para Pemohon.
  • Dalam Pokok Permohonan:
    Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

2.4. Pertimbangan Hukum

  • Menurut Mahkamah,permohonan putusan provisi para Pemohon tidak tepat menurut hukum karena tidak terkait langsung dengan pokok permohonan a quo dengan beberapa alasan:
    Pertama, dalam Pengujian Undang-Undang (judicial review) Putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret.
    Kedua, putusan Mahkamah tentang norma dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang (judicial review) bersifat erga omnes.
    Ketiga, putusan Mahkamah bersifat prospektif Dalam Pokok Permohonan.
  • Kendatipun UUD 1945 telah secara tegas mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial, tetapi UUD 1945 tidak mewajibkan kepada Negara untuk menganut atau memilih sistem tertentu dalam pengembangan sistem jaminan sosial dimaksud.
  • Bahwa dengan adanya jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU SJSN…., Negara telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas secara layak bagi setiap orang dalam hal terjadi peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan hilang atau berkutrangnya pendapatan dikarenakan sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjiut, atau pensiun.
  • Mengenai pilihan Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan sistem asuransi sosial, Mahkamah dalam Putusan Nomor: 007/PUU-III/2005, tanggal 31 Agustus 2005 telah menyatakan konstitusional, dengan demikian pertimbangan Mahkamah tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan ini.
  • Dalam UU SJSN kepesertaan asuransi diwajibkan untuk setiap orang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU SJSN sehingga menjadi peserta asuransi bersifat imperative. Perikatan antara tertanggung (peserta) dengan penanggung (BPJS) dalam jaminan sosial juga timbul karena Undang-Undang,yang kepesertaannya dimulai setelah yang bersangkutan membayar iuran dan/atau iurannya dibayar oleh pemberi kerja. Bagi mereka yang tergolong fakir miskin dan orang yang tidak mampu maka iurannya dibayar oleh Pemerintah (vide Pasal 17 ayat (4) UU SJSN).
  • Sistem jaminan sosial yang diatur dalam  UU SJSN telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian penyelenggaraan jaminan sosial jika dilaksanakan oleh lembaga BPJS dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat yang Lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan menurut Mahkamah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mengenai iuran asuransi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU SJSN merupakan konsekuensi yang harus dibayar oleh senua peserta asuransi untuk membayar iuran atau premi yang besarnya telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang tidak semuanya dibebankan kepada Negara. Dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 konsep SJSN adalah Pemerintah membiayai yang tidak mampu membayar iuran, yang bersesuaina  dengan Pasal 17 ayat (4) UU SJSN.  Menurut Mahkamah UU SJSN telah menerapkan prinsip asuransi sosial dan kegotongroyongan yaitu dengan cara mewajibkan bagi yang mampu untuk membayar premi atau iuran yang selain untuk dirinya sendiri juga sekaligus untuk membantu warga yang tidak mampu.

3. Pengujian ke-3

Pengajuan Permohonan : 25 Juli 2011
Registrasi : 21 September 2011, dengan nomor register 51/PUU-IX/2011
Pembacaan Putusan : 14 Agustus 2012
  : Putusan Pengujian Nomor 51/PUU-IX/2011

3.1. Pemohon 

  1. F. X. Arief Poyuono;
  2. Darsono

3.2. Permohonan

  1. Menerima dan mengabulkan seluruh Pengujian undang-undang yang diajukan.
  2. Menyatakan Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945:
  3. Menyatakan Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38,Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42,Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang JSN tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
  4. Memerintahkan amar putusan majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi RI untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan dibacakan.

3.3. Amar Putusan

Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) tidak dapat diterima;

Menolak permohonan para Pemohon mengenai Pasal 17 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

3.4. Pertimbangan Hukum

  • Bahwa Mahkamah sebelumya telah memutuskan mengenai konstitusionalitas Pasal 17 ayat(1), ayat(2) dan ayat(3) UU 40/2004 dalam putusan MK Nomor 50/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 November 2011. Dalam putusan tersebut  MK mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: ”Bahwa kendatipun UUD 1945 telah secara tegas mewajibkan Negara untuk mengembangkan system jaminan sosial, tetapi UUD tidak mewajibkan kepada Negara untuk menganut atau memilih system tertentu dalam pengembangan sistem jaminan sosial dimaksud. UUD 1945, dalam hal ini Pasal 34 ayat(2), hanya menetukan kriteria konstitusional yang sekaligus merupakan tujuan  dari system jaminan sosial yang harus dikembangkan oleh Negara, yaitu bahwa sistem yang dimaksud harus mencakup seluruh rakyat dengan maksud untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan demikian, sistem apapun yang dipilih  dalam pengembangan jaminan sosial tersebut harus dianggap konstitusional, dalam arti sesuai dengan Pasal 34 ayat(2) UUD 1945. Sepanjang sistem tersebut mencakup seluruh rakyat dan dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
  • Bahwa mengenai pilihan  SJSN dengan sitem asuransi sosial, Mahkamah dalam putusan Nomor 007/PUU-III/2005, bertanggal 31 Agustus 2005, telah menyatakan konstitusional.
  • Bahwa mengenai kewajiban pembayaran iuran, Mahkamah telah berpendapat juga dalam Putusan Nomor : 50/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 November 2011, yang menyatakan ”Mengenai iuran sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat(1), ayat(2) dan ayat(3) UU SJSN merupakan konsekuensi yang harus dibayar semua peserta asuransi untuk membayar iuran atau premi yang besarnya telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang tidak semuanya dibebankan kepada Negara.Dalam Pasal 34 ayat(1)UUD 1945 konsep SJSN adalah pemerintah membiayai yang tidak mampu membayar iuran,yang bersesuaian dengan Pasal 17 ayat(4)UU SJSN. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah UU SJSN telah menerapkan prinsip asuransi sosial dan kegotong royongan yaitu dengan cara mewajibkan bagi yang mampu untuk membayar premi atau iuran asuransi yang selain untuk dirinya sendiri juga sekaligus membantu warga yang tidak mampu.
  • Bahwa khusus terhadap permohonan mengenai Pasal 17 ayat(1), ayat(2), dan ayat(3) UU 40/2004, berdasarkan Pasal 60 UU MK, Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon ne bis in idem, oleh karena ternyata dalam permohonan tersebut tidak ditemukan alasan konstitusionalitas yang berbeda.
  • Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 17 ayat(4), ayat(5) dan ayat(6), Pasal 19, dan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46 UU 40/2004 adalah atas dasar alasan yang sama dengan pengujian Pasal 17 ayat(1), (2) dan (3) dalam putusan sebelumnya, yaitu  permasalahan prinsip asuransi sosial dan kewajiban pembayaran iuran bagi peserta, maka pertimbangan Mahkamah dalam putusan Nomor 007/PUU-III/2005, dan putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010 bertanggal 21 November 2011 tersebut secara mutatis mutandis berlaku pula untuk putusan ini.                                  

 

4. Pengujian ke-4

Pengajuan Permohonan : 26 September 2011
Registrasi : 6 Oktober 2011, dengan nomor register 70/PUU-IX/2011
Pembacaan Putusan : 8 Agustus 2012
  : Putusan Pengujian Nomor 70/PUU-IX/2011

4.1. Pemohon 

  1. M. Komarudin, Ketua Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia.  
  2. Muhammad Hafidz, Kepala Kesekretariatan Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia.
  3. Yulianti, Buruh PT Megahbuana Citramasindo.

4.2. Permohonan

  1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
  2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN telah bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945, sepanjang tidak ditafsirkan program jaminan sosial wajib dilakukan oleh setiap pemberi kerja atau perusahaan dan buruhnya sebagai sebagai peserta jaminan sosial, serta sebaliknya setiap buruh berhak untuk mendaftarkan dirinya dan pemberi kerja atau perusahaannya sebagai peserta jaminan sosial.
  3. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) UURI Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,sepanjang tidak ditafsirkan program jaminan sosial wajib dilakukan oleh setiap pemberi kerja atau perusahaan dan buruhnya sebagai sebagai peserta jaminan sosial, serta sebaliknya setiap buruh berhak mendaftarkan dirinya dan pemberi kerja atau perusahaannya sebagai peserta jaminan sosial.
  4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RI sebagaimana mestinya.

4.3. Amar Putusan

  • Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
  • Pasal 4 ayat(1) UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek bertentangan dengan UUD 1945 jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarka diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggunmgan perusahaan apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada penyelenggara jaminan sosial.
  • Pasal 4 ayat(1) UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarakan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak mendaftarkannya pada penyelenggara jaminan sosial.
  • Pasal 13 ayat(1) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja  telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS;
  • Pasal 13 ayat(1) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarakan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.
  • Pasal 13 ayat(1) UU Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN selengkapnya harus dibaca”Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.
  • Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RI sebagaimana mestinya.    

4.4. Pertimbangan Hukum

  • Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN bertentangan dengan Pasal 28 H ayat(3) UUD Negara RI Tahun 1945.
  • Kedua ketentuan tersebut meskipun sudah secara tegas membebankan kewajiban kepada perusahaan dan pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti, akan tetapi belum menjamin adanya hak pekerja atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
  • Apabila perusahaan atau pemberi kerja tidak mendaftarkan diri dan tidak pula mendaftarakan pekerjanya untuk mendapatkan jaminan soaial tenaga kerja kepada penyelenggara sistem jaminan sosial, dengan memenuhi kewajibannya membayar iurannya, maka pekerja tidak akan mendapatkan hak-haknya yang dijamin dalam UUD  1945 tersebut. Oleh karena UU hanya memberikan kewajiban kepada perusahaan atau pemberi kerja untuk mendaftarkan diri dan pekerjanya, padahal pada kenyataannya, walaupun UU tersebut memberikan sanksi pidana, masih banyak perusahaan yang enggan melakukannya maka banyak pula pekerja yang kehilangan hak-haknya atas jaminan sosial yang dilindungi konstitusi. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
  • Walaupun ada sanksi pidana atas kelalaian perusahaan atau pemberi kerja mendaftarkan keikutsertaan pekerjanya dalam Jamsostek atau penyelenggara SJSN akan tetapi hal tersenbut hanya untuk memberi sanksi pidana bagi perusahaan atau pemberi kerja, sedangkan hak-hakpekerja atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, belum diperoleh. Terlebih lagi, untuk perlindungan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah (vide Pasal 28 I ayat(4) UUD 1945) maka sudah seharusnya Negara melalui peraturan perundang-undangan memberikan jaminan ditegakkannya kewajiban tersebut sehingga hak-hak pekerja dapat terpenuhi.
  • Pasal 4 ayat (1) UU tentang Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftrakan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada penyelenggara jaminan sosial atau BPJS.
  • Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN tidak secara tegas memberikan jaminan hak-hak pekerja atas jaminan sosial, maka kedua Pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat.            

 

 

PENGUJIAN UU BPJS

1. Pengujian Ke-1

Pengajuan Permohonan : 10 Agustus 2012
Registrasi : 19 September 2012, dengan nomor register 82/PUU-X/2012
Pembacaan Putusan : 15 Oktober 2012
  : Putusan Pengujian Nomor 82/PUU-X/2012

1. Pemohon

  1. M. Komarudin, buruh, Ketua Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia

  2. Susi Sartika, buruh, Sekretaris Jenderal Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia.

  3. Yulianti, Staff PT Megahbuana Citramasindo.

2. Permohonan

  1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan Pasal 15 ayat(1) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945,jika dimaknai meniadakan hak pekerja/buruh untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada penyelenggara jaminan sosial.
  3. Menyatakan Pasal 15 ayat(1) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ,jika dimaknai meniadakan hak pekerja/buruh untuk mendaftarkan diri sebagai peserta progam jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada  penyelenggara jaminan sosial.
  4. Menyatakan Pasal 15 ayat(1) UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS selengkapnya harus dibaca ”Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial  yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.”
  5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam BNRI sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya.

3. Amar Putusan

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya:

  1. Pasal 15 ayat(1) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945, jika dimaknai meniadakan hak pekerja/buruh untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada penyelenggara jaminan sosial.
  2. Pasal 15 ayat(1) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jika dimaknai meniadakan hak pekerja/buruh untuk mendaftarkan diri sebagai peserta progam jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.
  3. Pasal 15 ayat(1) UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS selengkapnya harus dibaca ”Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program kerja yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.”
  4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam BNRI sebagaimana mestinya.

4. Pertimbangan Hukum

  • Bahwa meskipun putusan MK dalam pengujian UU berlaku secara umum (erga omnes) dan Pasal 60 ayat(1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, menyatakan ”Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, dengan pengecualian pada ayat(2) yang menyatakan: ”Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda“ dan dalam permohonan a quo selain redaksi pasal yang diuji yakni Pasal 15 ayat(1) UU BPJS sama persis dengan Pasal 13 ayat(1) UU SJSN, demikian pula dengan batu ujinya juga sama yakni Pasal 28 H ayat(3) UUD 1945, akan tetapi karena berbeda dalam dua UU, maka Mahkamah tetap mengadili pokok permohonannya.
  • Bahwa oleh karena materi muatan norma dalam Pasal 15 ayat(1) UU BPJS persis dengan materi muatan Pasal 13 ayat(1) UU SJSN, demikian pula batu ujinya sama yakni Pasal 28 H ayat(3)UUD 1945, maka  pertimbangan dan amar putusan Mahkamah dalam putusan Nomor: 70/PUU-IX/2011 tanggal 8 Agustus 2012, sepanjang terhadap Pasal 13 ayat(1) UU SJSN mutatis mutandis menjadi pertimbangan dan amar putusan a quo.
  • Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pasal 15 ayat(1) UU BPJS yang tidak secara tegas memberikan jaminan hak-hak pekerja atas jaminan sosial harus dinyatakan bertentangan dengan UUD1945 secara bersyarat.    

2. Pengujian Ke-2

Pengajuan Permohonan : 27 Februari 2014
Registrasi : 6 Maret  2014, dengan Nomor Register26/PUU-XII/2014
Pembacaan Putusan : 7 Mei 2014

1. Pemohon

  1. Dwi Arifianto

2. Permohonan

  1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

1.1.      Pasal 60 ayat (3) huruf b UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menyatakan, “Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi Pegawai BPJS Kesehatan”, dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai dilanjutkannya hubungan kerja tenaga kerja Tenaga Pelaksana Verifikasi Jaminan Kesehatan Masyarakat menjadi Tenaga Pelaksana Verifikasi pada BPJS.

1.2.      Pasal 60 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menyatakan, “Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai dilajutkannya hubungan kerja Tenaga Pelaksana Verifikasi Jaminan Kesehatan Masyarakat menjadi Tenaga Pelaksana Verifikasi pada BPJS Kesehatan.

  1. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Amar Putusan

Menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

4. Pertimbangan Hukum

Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional Pemohon baik secara nyata maupun potensial dengan berlakunya Pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, karena Pasal tersebut merupakan bentuk penegasan status dan kepastian hukum kepada para pegawai PT Askes setelah beroperasinya BPJS Kesehatan. Adapun status Pemohon yang sebelum beroperasinya BPJS Kesehatan adalah tenaga pelaksana verifikasi pada Jamkesmas dan bukan pegawai PT Askes, melainkan tenaga honor kontrak yang direkrut oleh Kementrian Kesehatan dalam rangka melaksanakan Program Jamkesmas. Hal tersebut tidak berkaitan dengan berlakunya Pasal 60 ayat (3) huruf b UU 24/2011. Tidak direkrutnya Pemohon sebagai tenaga pelaksana verifikasi pada BPJS Kesehatan setelah beroperasinya BPJS Kesehatan adalah kebijakan BPJS Kesehatan itu sendiri, sehingga bersedia atau tidak bersedianya merekrut Pemohon sebagai tenaga pelaksana verifikasi BPJS Kesehatan tidak ada hubungannya dengan masalah konstitusional norma yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon. Meskipun demikian, pengalaman Pemohon dalam penyelenggaraan Jamkesmas merupakan hal penting untuk pertimbangan BPJS Kesehatan dalam kebijakannya memerlukan tenaga verifikator.

 

3. Pengujian Ke-3

Pengajuan Permohonan :
Registrasi : 2 Desember 2014 (perbaikan permohonan, 19 januari 2015, dengan nomor register 138/PUU-XII/2014
Pembacaan Putusan : Belum putus

1. Pemohon

  1. PT Papan Nirwana, dalam hal ini diwakili oleh Susy Sandrawati dalam kedudukannya sebagai Direktur, sebagai Pemohon I;

  2. PT Cahaya Medika Health Care, dalam hal ini diwakili oleh Hendry Irawan dalam kedudukannya sebagai Direktur, sebagai Pemohon II;

  3. PT Ramamuza Bhakti Husada, dalam hal ini diwakili oleh Danial Aldriansyah dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, sebagai Pemohon III;

  4. PT Abdiwaluyo Mitrasejahtera, dalam hal ini diwakili oleh dr. Hardi Soetanto,M.M. dalam kedudukannya sebagai Direktur, sebagai Pemohon IV;

  5. Sarju, sebagai Pemohon V;

  6. Imron Sarbini, sebagai Pemohon VI.

2. Permohonan

 

  1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosialbertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai :
    “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai peserta Jaminan Sosial kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti sepanjang Pemberi Kerja tidak mendaftarkan diri dan pekerjanya kepada penyelenggara program asuransi sosial tenaga kerja atau program Jaminan Sosial lainnya.”;
  3. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai :
    “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai peserta Jaminan Sosial kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti sepanjang Pemberi Kerja tidak mendaftarkan diri dan pekerjanya kepada penyelenggara program asuransi sosial tenaga kerja atau program Jaminan Sosial lainnya.”;
  4. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai :
    “Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS, penyelenggara program asuransi sosial tenaga kerja atau program Jaminan Sosial lainnya.”;
  5. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai :
    “Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS, penyelenggara program asuransi sosial tenaga kerja atau program Jaminan Sosial lainnya.”;
  6. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai :
    “Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti sepanjang tidak mendaftarkan diri kepada penyelenggara program asuransi sosial atau program Jaminan Sosial lainnya.”;
  7. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai :
    “Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti sepanjang tidak mendaftarkan diri kepada penyelenggara program asuransi sosial atau program Jaminan Sosial lainnya.”;
  8. Menyatakan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai :
    “Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS, penyelenggara program asuransi sosial atau program Jaminan Sosial lainnya.”;
  9. Menyatakan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai :
    “Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS, penyelenggara program asuransi sosial atau program Jaminan Sosial lainnya.”;
  10. Menyatakan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  sepanjang frasa selain penyelenggara negarabertentangan dengan UUD 1945;
  11. Menyatakan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosialsepanjang frasa “selain penyelenggara negara” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  12. Menyatakan Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  bertentangan dengan UUD 1945;
  13. Menyatakan Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  14. Menyatakan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai:
    “Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS, penyelenggara program asuransi sosial atau program Jaminan Sosial lainnya.”;
  15. Menyatakan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
    “Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS, penyelenggara program asuransi sosial atau program Jaminan Sosial lainnya.”;
  16. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai:
    “Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS, penyelenggara program asuransi sosial atau program Jaminan Sosial lainnya.”;
  17. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
    “Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS, penyelenggara program asuransi sosial atau program Jaminan Sosial lainnya.”;
  18. Menyatakan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai:
    “Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS, penyelenggara program asuransi sosial atau program Jaminan Sosial lainnya.”;
  19. Menyatakan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
    “Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS, penyelenggara program asuransi sosial atau program Jaminan Sosial lainnya.”;
  20. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau
    Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

3. Amar Putusan

Menunggu Putusan

4. Pertimbangan Hukum

Menunggu Putusan

?

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
SJSN - Transformasi
http://archives.jamsosindonesia.com/sjsn/Transformasi/pengujian_uu_sjsn
 Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016
IklanIklanIklanIklan



Kembali Ke Jamsosda Atas