x

Login

Lupa Password

SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) - Transformasi

Gugatan Warga Negara

Lima tahun memperjuangkan implementasi UU SJSN berakhir di meja hijau. Rakyat berhadapan langsung dengan Pemerintah dan DPR di persidangan PN Jakarta Pusat mulai Rabu 25 Oktober 2010 hingga 13 Juli 2011.

Gugatan Perdata didaftarkan di Pengadilan Umum Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Juni 2010 dengan Nomor Registrasi Perkara 278/PDT.G/PN.JKT.PST. 

Para Penggugat yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) sejumlah 120 orang, terdiri dari pimpinan atau wakil organisasi kemasyarakatan dari elemen serikat pekerja/serikat buruh, organisasi tani dan nelayan, organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, asosiasi profesi, serta masyarakat umum. Kuasa hukum penggugat terdiri dari 17 advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Rakyat untuk Jaminan Sosial yang diketuai Surya Tjandra SH LLM.

Kesebelas Tergugat adalah Presiden RI (SBY), Ketua DPR RI (Marzuki Alie), Wapres RI (Budiono), Menko Kesra (Agung Laksono), Menko Perekonomian (Hatta Rajasa), Menteri Keuangan  (Agus Martowardojo), Menteri Hukum dan HAM (Patrialis Akbar), Menteri Kesehatan (Endang Rahayu Sedyaningsih), Menteri Sosial (Salim Segaf Al-Jufri), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Muhaimin Iskandar) dan Menteri Pertahanan (Purnomo Yusgiantoro).

Sebelum proses peradilan berlangsung, Pengadilan Umum Negeri Jakarta Pusat mengupayakan mediasi yand digelar tiga kali pada 5 Juli, 19 Juli dan 2 Agustus 2010, namun gagal mencapai kata sepakat antara penggugat dan tergugat.

 

Gugatan

Enam perbuatan melawan hukum atas Tergugat:

  1. Tidak melaksanakan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.  Pemerintah dan DPR tidak mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan tidak memenuhi hak setiap orang atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
  2. Tidak membuat peraturan teknis untuk mengatur penyelenggaraan jaminan sosial. Pemerintah dan DPR tidak melaksanakan 22 perintah pendelegasian yang tertuang dalam 22 pasal UU SJSN. 
  3. Tidak menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali seumur hidup.  Pemerintah dan DPR digugat melanggar Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 dan  Pasal 19 UU SJSN.
  4. Tidak melaksanakan SJSN hingga tenggat peralihan berahir pada 19 Oktober 2009.  Pasal 52 ayat (2) UU SJSN dimaknai sebagai perintah penyelesaian pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial dan seluruh peraturan pelaksanaannya selambat-lambatnya  lima tahun sejak diundangkannya UU SJSN pada 19 Oktober 2004.
  5. Pemerintah dan DPR tidak menjamin hak jaminan sosial dan tidak melaksanakan tugas Negara untuk melakukan langkah-langkah yang memadai sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 dan Pasal 11 Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.  Padahal, konvenan ini telah diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2005.
  6. Khusus untuk Pemerintah, pengabaian asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pemerintah tidak menegakkan kepastian hukum jaminan sosial dengan tidak membentuk UU BPJS dan peraturan pelaksanaan UU SJSN. 

Permohonan Penggugat:

  1. Meminta kepada Hakim untuk menerima gugatan secara keseluruhan;
  2. Menyatakan Para Tergugat bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  3. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meminta maaf kepada rakyat Indonesia melalui media massa;
  4. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan UU SJSN;
  5. Membayar ganti kerugian sebesar Rp.1,- (Satu Rupiah); dan membayar biaya perkara.

Selengkapnya Gugatan Komite Aksi Jaminan Sosial

Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada  13 Juli 2011 menyatakan, “Mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat", yaitu:

  1. Menolak eksepsi para tergugat,
  2. Menyatakan para tergugat telah lalai melaksanakan UU SJSN,
  3. Menghukum para tergugat untuk segera melaksanakan UU SJSN dengan langkah-langkah konkrit sebagai berikut:
    1. mengundangkan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan perintah pasal 5 ayat (1) UU SJSN,
    2. membentuk peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagaiman diperintahkan UU SJSN,
    3. melakukan penyesuaian 4 (empat) BUMN penyelenggara Jaminan sosial terhadap UU SJSN.
  4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya,
  5. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.300.000,- secara tanggung renteng.

Permohonan Penggugat yang tidak dikabulkan adalah:

  1. Memerintahkan para tergugat untuk meminta maaf kepada rakyat Indonesia melalui media masa.
  2. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti  kerugian sebesar Rp. 1,-.


Putusan dibacakan Majelis Hakim yang terdiri dari Ennid Hassanuddin, SH. CN. MH, (Hakim Ketua), Supraja, SH (anggota), Sapawi, SH (anggota).

 


?

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
SJSN - Transformasi
http://archives.jamsosindonesia.com/sjsn/Transformasi/gugatan_warga_negara
 Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016
IklanIklanIklanIklan



Kembali Ke Jamsosda Atas