x

Login

Lupa Password

SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) - DJSN

Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Susunan organisasi dan tata kerja DJSN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2008.

Susunan organisasi DJSN terdiri dari:

  1. Anggota
  2. Sekretariat

Struktur Organisasi DJSN

Sumber: http://www.djsn.go.id/djsn2/index.php/profil-djsn/susunan-organisasi

1. ANGGOTA DJSN

Susunan keanggotaan DJSN terdiri dari

  1. Ketua
  2. Ketua Komisi
  3. Anggota Komisi

Ketua DJSN merangkap anggota yang berasal dari unsur Pemerintah. Ketua Komisi merangkap anggota, memimpin Komisi DJSN. Ketua DJSN menjadi anggota salah satu Komisi dan masing-masing anggota komisi berjumlah 5 orang.

Komisi-komisi DJSN disesuaikan dengan tugas dan wewenang DJSN, sehingga tugas dan wewenang DJSN dibagi habis ke dalam komisi-komisi. Masing-masing komisi menangani satu atau lebih tugas atau wewenang DJSN. Sedangkan fungsi DJSN tidak secara tegas ditentukan di tangani oleh salah satu komisi.

Tiga Komisi DJSN, terdiri dari:

  1. Komisi Pengkajian dan Penelitian
  2. Komisi Investasi dan Keuangan
  3. Komisi Monitoring dan Evaluasi

Selain Komisi sebagaimana tersebut di atas, DJSN dapat membentuk komisi sesuai dengan kebutuhan, namun tidak dijelaskan apakah komisi tambahan bersifat sesaat (ad hoc) atau permanen.

1. 1. Tugas Komisi DJSN

a. Tugas Komisi Pengkajian dan Penelitian

  1. Melakukan pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan:
    1. Penyesuaian masa transisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2004
    2. Standar operasional dan prosedur BPJS
    3. Besaran iuran dan manfaat program jaminan sosial
    4. Penahapan kepesertaan dan perluasan program SJSN
    5. Pemenuhan hak peserta dan kewajiban BPJS
  2. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian kepada sidang pleno DJSN.

b. Tugas Komisi Invetasi dan Keuangan

  1. Melakukan analisis perekonomian dan prospek investasi dana jaminan sosial nasional;
  2. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional kepada sidang pleno DJSN.

c. Tugas Komisi Monitoring dan Evaluasi

  1. Melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan umum SJSN;
  2. Melakukan evaluasi terhadap tingkat kesehatan keuangan BPJS;
  3. Menyampaikan rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi kepada sidang pleno DJSN.

1.2. Tata Kerja DJSN

Mencakup mekanisme persidangan, korum, dan pengambilan keputusan.

a. Persidangan DJSN

  • Sidang Pleno
    1. DJSN mengadakan sidang Pleno paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
    2. Sidang Pleno dihadiri oleh semua anggota DJSN
    3. Sidang Pleno dipimpin oleh Ketua DJSN
    4. Dalam hal Ketua DJSN berhalangan, Sidang Pleno dipimpin oleh salah satu anggota yang ditunjuk oleh Ketua DJSN atau salah satu anggota dari unsur Pemerintah yang disepakati bersama oleh anggota lainnya
  • Rapat Komisi
    1. Komisi mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
    2. Rapat Komisi dipimpin oleh Ketua Komisi
    3. Bila Ketua Komisi berhalangan, Rapat Komisi dipimpin oleh salah satu anggota yang ditunjuk oleh Ketua Komisi atau salah satu anggota yang disepakati bersama oleh para anggota komisi lainnya

b. Korum dan Penggambilan Keputusan

  1. Sidang Pleno DJSN harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DJSN yang mewakili 4 (empat) unsur
  2. Bila korum tidak terpenuhi, maka sidang ditunda satu kali dan apabila pada sidang kedua juga tidak terpenuhi, maka sidang ditunda selama 30 menit
  3. Apabila setelah 30 menit korum tetap tidak terpenuhi, maka sidang dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan
  4. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat
  5. Bila tidak tercapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

2. SEKRETARIAT DJSN

Dalam melaksanakan tugasnya, DJSN dibantu oleh Sekretariat Dewan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua DJSN.  Sekretaris DJSN dapat dijabat oleh PNS atau bukan PNS dengan tugas memberikan dukungan administrasi dan pelayanan operasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DJSN.

Sekretaris DJSN yang berasal dari PNS disetarakan dengan eselon II.a. PNS yang diangkat dalam jabatan Sekretaris paling rendah menduduki pangkat Pembina Tk. I (golongan ruang IV/b). Pembinaan kepangkatannya dilakukan oleh instansi induknya dan penyesuaian pangkat setingkat lebih tinggi apabila telah 4 tahun dalam pangkat terakhir.

Organisasi dan tata kerja Sekretariat DJSN ditetapkan dengan Peraturan Menko Kesra No. 36/PER/MENKO/KESRA/X/2008 setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.  Dua ketentuan utama dalam peraturan ini yaitu:

  1. Sekretariat DJSN secara administratif dibina oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua DJSN. 
  2. Perubahan atas organisasi dan tata kerja ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

2.1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

  • Dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua DJSN
  • Bertugas memberikan dukungan administrasi dan pelayanan operasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DJSN
  • Berfungsi melakukan:
  1. Perencanaan serta penyusunan program dan anggaran di bidang pelaksanaan tugas DJSN.
  2. Pelaksanaan administrasi umum di bidang pelaksanaan tugas DJSN.
  3. Penyelenggaraan fasilitasi persidangan serta pengolahan data dan informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas DJSN.
  4. Penyelenggaraan fasilitas hubungan antara instansi Pemerintah dan partisipasi masyarakat.

2.2. Susunan Organisasi

a. Bagian Umum

  1. Bertugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, serta pengelolaan tata usaha di lingkungan DJSN
  2. Berfungsi:
    • Penyusunan program dan anggaran
    • Pengelolaan tata usaha.
  3. Terdiri dari:
    • Subbagian Program dan Anggaran, bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, pembukuan, dan verifikasi
    • Subbagian Tata Usaha, bertugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, tata persuratan, pengelolaan perlengkapan, urusan dalam, inventarisasi dan perawatan, keprotokolan dan perjalanan, serta tata usaha pimpinan

b. Bagian Persidangan dan Informasi

  1. Bertugas melaksanakan penyelenggaraan fasilitas persidangan dan pengelolaan data dan informasi
  2. Berfungsi:
    • Penyelenggaraan fasilitas persidangan
    • Pengelolaan data dan informasi.
  3. Terdiri dari:
    • Subbagian Persidangan, bertugas melakukan penyiapan penyelenggaraan fasilitas persidangan dan penyiapan bahan hasil persidangan
    • Subbagian Data dan Informasi, bertugas melakukan pengolahan dan penyebarluasan data dan informasi, serta pengembangan sistem dan jaringan informasi

c. Bagian Hubungan Antar Lembaga

  1. Bertugas melaksanakan penyelenggaraan fasilitas hubungan antar instansi Pemerintah dan pengelolaan partisipasi masyarakat
  2. Berfungsi :
    • Penyelenggaraan fasilitas hubungan antar instansi Pemerintah
    • Pelaksanaan pengelolaan partisipasi masyarakat
  3. Terdiri dari
    • Subbagian Hubungan Antar Instansi Pemerintah, bertugas melakukan penyiapan fasilitas hubungan antar instansi Pemerintah
    • Subbagian Partisipasi Masyarakat, bertugas melakukan pengelolaan masukan dari masyarakat dan partisipasi masyarakat lainnya.

d. Eselonisasi

Sekretaris DJSN adalah jabatan struktural eselon II.a, Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a, dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan struktural eselon IV.a

e. Kelompok Jabatan Fungional

  1. Pembentukan kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan dan bertugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
  2. Terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris DJSN.
  3. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja, serta jenis dan jenjang jabatannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.3. Tata Kerja

  1. Wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
  2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  3. Mengadakan hubungan dengan lembaga/instansi kemasyarakatan dan perorangan, baik secara resmi maupun tidak resmi, sesuai prosedur yang berlaku
  4. Setiap pejabat pimpinan dibantu oleh pejabat pimpinan bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat secara berkala
  5. Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya
  6. Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu
  7. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya
  8. Tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

 


 

 

 

?

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
SJSN - DJSN
http://archives.jamsosindonesia.com/sjsn/DJSN/susunan_organisasi_dan_tata_kerja
 Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016
IklanIklanIklanIklan



Kembali Ke Jamsosda Atas