x

Login

Lupa Password

PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWASAN DAN ANGGOTA DIREKSI BPJS TERANCAM MOLOR

oleh: A. A. Oka Mahendra 21 October 2015

Pasal  32 UU BPJS menentukan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS berhenti dari jabatannya antara lain karena masa jabatannya berakhir.

Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan direksi PT Askes(Persero) diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Kesehatan dan Dewan Komisaris dan Direksi  PT Jamsostek (Persero) diangkat menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS ketenagakerjaan, untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun  sejak BPJS tersebut mulai beroperasi.

Pasal 60 ayat (1) UU BPJS menentukan BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014. Dengan demikian masa jabatan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan akan berakhir pada tanggal 1 Januari 2016.

Pasal 62 ayat (1) UU BPJS menentukan PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014. Pada saat itu, PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua asset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukumnya menjadi asset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan, demikian ditentukan pada ayat (2) huruf a. Dari ketentuan secara yuridis dan faktual sesungguhnya BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014, meskipun belum sepenuhnya melaksanakan program SJSN, tetapi melanjutkan program yang selama ini dilaksanakan oleh PT Jamsostek (Persero).

Kontroversi

Kontroversi tentang mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan timbul karena  pada Pasal 62  ayat (2) huruf d ditentukan bahwa pada saat itu juga, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program JKK, JHT, dan JKM yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), termasuk menerima peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan UU SJSN, paling lambat 1 Juli 2015.

Selanjutnya, Pasal 64 UU BPJS menentukan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program JKK, JHT, JP dan JKM bagi peserta selain peserta program yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), sesuai dengan ketentuan UU SJSN, paling lambat tanggal 1 Juli 2015. Ketentuan tersebut ditafsirkan bahwa mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan adalah paling lambat tanggal 1 Juli 2015.

Penafsiran seperti ini menafikan fakta hukum bahwa sejak 1 januari 2014 Dewan Penagwas dan Direksi BPJS Ketenagkerjaan telah ditetapkan oleh Presiden dan melakukan fungsi, tugas, hak dan kewajibannya menyelenggarakan program JKK, JHT dan JKM melanjutkan program yang diselenggarakan PT Jamsostek (Persero), sampai paling lambat 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan beroperasi penuh sesuai dengan UU SJSN. Sejak itu pula BPJS Ketenagakerjaan telah memperoleh dana operasional.

Berdasarkan fakta hukum tersebut cukup beralasan jika dikatakan bahwa BPJS Ketenagkerjaan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014. Karena itu, masa bakti Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan akan berakir 1 Januari 2014.

Terancam Molor

Penggantian anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi kedua BPJS tersebut ternacam molor. Sampai saat ini Panitia Seleksi untuk memilih calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketegakerjaan belum ditetapkan oleh Presiden.

Padahal tanggal 1 Januari 2016 tinggal 1 bulan 10 hari lagi. Waktu yang singkat untuk melukan gawe penting menyeleksi calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi yang kapabel dan akseptabel serta memiliki karakter yang handal untuk menyelenggarakan program Jaminan sosial yang pada dasarnya merupakan program Negara. Lebih-lebih lagi pada saat transformasi BPJS ditengah-tengah kondisi perekonomian yang belum menggembirakan dan semakin meningkatnya harapan masyarakat terhadap keberhasilan pelaksanaan program jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

1 januari 2016 merupakan batas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS. Setelah tanggal 1 Januari 2016 anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang sekarang tidak mempunyai kewenangan sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS.

Karena itu, pemerintah diharapkan memeprcepat proses seleksi dan penetapan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS, agar pada 1 jauari 2016 sudah diangkat Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang baru hasil pilihan Panitia Seleksi yang professional dan independen.

Follow Kami di:

Print this page

?

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWASAN DAN ANGGOTA DIREKSI BPJS TERANCAM MOLOR
http://archives.jamsosindonesia.com/opini/penggantian_anggota_dewan_pengawasan_dan_anggota_direksi_bpjs_terancam_molor
 Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016
Komentar
Email*
Nama
Website
IklanIklanIklanIklan



Kembali Ke Jamsosda Atas