x

Login

Lupa Password

Info JPKM

Landasan Yuridis
Pelaku Program JPKM
Tujuh Jurus JPKM
Badan Penyelenggara JPKM (BAPEL JPKM)

Landasan Yuridis

UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

  1. Pasal 1 No. 15: Jaminan peliharaan kesehatan masyarakat adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara pra-upaya.
  2. Pasal 65 ayat 1: Penyelenggaraan upaya kesehatan dibiayai oleh pemerintah dan atau masyarakat.
  3.  Pasal 66 ayat 1: Pemerintah mengembangkan, membina dan mendorong jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat sebagai cara yang dijadikan landasan setiap penyelenggaraan pemeliharaan keseahtan yang pembiayaannya dilaksanakan secara pra-upaya berasaskan usaha bersama dan kekeluargaan.
  4. Pasal 66 ayat 2: Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat merupakan cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dan pembiayaannya dikelola secara terpadu untuk tujuan meningkatkan derajat kesehatan, wajib dilaksanakan oleh setiap penyelenggara.

Peraturan Menteri pengganti Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Program JPKM

Pasal 66 ayat 4 UU No. 23 Tahun 1992 mendelegasikan pengaturan tentang mekanisme penyelenggaraan program JPKM untuk ditetapkan dengan peraturan pemerintah, namun perintah ini belum dilaksanakan hingga UU Kesehatan tahun 1992 dicabut.  Sebagai penggantinya, serangkaian Peraturan Menteri Kesehatan ditetapkan untuk mengatur penyelenggaraan Program JPKM.  Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang mengatur penyelenggaraan JPKM adalah sebagai berikut:

  1. Permenkes No. 571 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program JPKM
  2. Permenkes No. 527 Tahun 1993 tentang Paket Pemeliharaan Kesehatan
  3. Permenkes No. 568 Tahun 1996 tentang perubahan atas Peratuan Menteri Kesehatan No. 571 Tahun 1993
  4. Surat Keputusan Menkes No. 595 Tahun 1993 tentang Standar Pelayanan Medis
  5. Surat Keputusan Menkes No. 378 Tahun 1995 tentang Penunjukkan Direktorat Bina Kesehatan Masyarakat Sebagai Penanggung Jawab Pengembangan JPKM
  6. Surat Keputusan Menkes No. 56 Tahun 1996 tentang Pengembangan Dokter Keluarga Dalam Penyelenggaraan Program JPKM
  7. Surat Keputusan Menkes No. 172 Tahun 1999 tentang Badan Pembina JPKM

 


Pelaku Program JPKM

Para pelaku Program JPKM terdiri dari badan pembina (BAPIM JPKM), badan penyelenggara (BAPEL JPKM), pemberi pelayanan kesehatan, dan peserta JPKM. 

BAPIM  JPKM

BAPIM JPKM dibentuk di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pendorongan terhadap penyelenggaraan Program JPKM.  Di tingkat nasional, BAPIM JPKM berada pada Direktorat JPKM, sebuah unit kerja setingkat direktorat di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan.

BAPIM di tingkat propinsi dan kabupaten/kota adalah Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kabupaten/Kota.  BAPEL JPKM

BAPEL JPKM

BAPEL JPKM adalah penyelenggara Program JPKM, layaknya badan penyelenggara asuransi/jaminan kesehatan, berfungsi mengelola kepesertaan, keuangan, pembelian pelayanan kesehatan dan sistem informasi.

Pemberi Pelayanan Kesehatan

Pemberi pelayanan kesehatan berkontrak dengan Bapel JPKM untuk melayani pelayanan kesehatan peserta Program JPKM.  PPK terdiri dari fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta di seluruh tingkatan pelayanan, mulai dari Puskesma/klinik hingga rumah sakit, termasuk bidan dan dokter praktek solo.

Peserta JPKM

Peserta JPKM terbuka bagi individu dan kelompok.  Peserta kelompok berasal dari kelompok masyarakat atau dari perusahaan yang mengikutsertakan karyawannya pada Program JPKM.

 

Tujuh Jurus JPKM

Mekanisme penyelenggaraan Program JPKM dipopulerkan dengan “Tujuh Jurus JPKM”,  untuk menjaga mutu pelayanan, mengendalikan biaya dan menjamin terciptanya pemerataan pemeliharaan kesehatan. 

Tabel: TUJUH JURUS JPKM

  1. Manfaat program mencakup pemeliharaan kesehatan menyeluruh dan dikemas sebagai paket pemeliharaan kesehatan dasar terdiri dari promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan.
  2. Terdapat ikatan kontrak antara Bapel JPKM dengan fasilitas kesehatan dan antara Bapel JPKM dengan para peserta dalam penyelenggaraan program JPKM.
  3. Pengendalian oleh Bapel JPKM terhadap mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan kepada peserta program.
  4. Pemantauan pemanfaatan pelayanan kesehatan untuk penyesuaian pelayanan dengan kebutuhan medis peserta dan pengendalian penggunaan pelayanan yang berlebihan.
  5. Pembayaran fasilitas kesehatan dengan cara prospktif, yaitu sebelum pelayanan kesehatan diberikan, misalnya dengan cara pembayaran kapitas atau anggaran
  6. Pembagian hasil usaha antara Bapel JPKM dan fasilitas kesehatan sebagai insentif untuk pemanfaatan pelayanan secara wajar.
  7. Penanganan keluhan peserta dan keluhan fasilitas kesehatan

 

Badan Penyelenggara JPKM (BAPEL JPKM)

 

UU Kesehatan Tahun 1992 Pasal 66 ayat 3

“Penyelenggara  jaminan  pemeliharaan  kesehatan  masyarakat  harus  berbentuk  badan hukum dan memiliki izin operasional serta kepesertaannya bersifat aktif.”

Sangsi pidana (UU Kesehatan Tahun 1992 Pasal 80 ayat 2);

“Barang siapa dengan sengaja menghimpun dana dari masyarakat untuk menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan yang tidak berbentuk badan hukum dan tidak memiliki izin operasional serta tidak melaksanakan ketentuan tentang jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) dan ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). “

Peraturan Menteri Kesehatan No. 571/Menkes/PER/VII/93

Karakteristik BAPEL JPKM:

  1. Badan penyelenggara harus berbentuk badan hukum dan memiliki izin operasional.
  2. Badan penyelenggara dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta.
  3. Bentuk badan hukum BAPEL dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi.
  4. Bentuk badan hukum harus telah memenuhi persyaratan sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan bagi peserta di satu wilayah, badan penyelenggara dapat diharuskan membuka kantor cabang. 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 568/Menkes/PER/VI/96

Persyaratan pendirian BAPEL JPKM:

  1. Untuk memperoleh ijin operasional BAPEL JPKM harus mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal disertai dokumen yang diperlukan.
  2. Dokumen-dokumen yang dilampirkan saat pengajuan izin operasional mencakup:
    1. Anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan
    2. Hasil studi kelayakan untuk penyelenggaraan program JPKM
    3. Rencana usaha, mencakup rencana organisasi, rencana tenaga, rencana jaringan PPK, rencana tata laksanan, rencana operasional.
    4. Memiliki modal operasional minimal 3 bulan anggaran program JPKM atau mendapat jaminan dari Pemerintah atau badan lain yang dianggap mampu.
    5. Tanda bukti penyetoran dana cadangan
    6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan
  3. Badan Penyelenggara harus menyediakan modal yang jumlahnya paling sedikit sama dengan anggaran operasional 3 bulan penyelenggaraan program JPKM.
  4. Penyediaan modal harus dinyatakan dengan bukti setor atau dalam bentuk pernyataan jaminan dari pemerintah atau badan lain yang dianggap mampu.
  5. Selain modal, BAPEL harus memiliki dana cadangan sebanyak-banyaknya 25% dari anggaran pelayanan kesehatan 1 (satu) tahun dan harus disesuaikan setiap tahun.
  6. Dana cadangan harus dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah atas nama Menteri Kesehatan. 
  7. Penyetoran dana cadangan untuk pertama kali dalam rangka permohonan ijin dilakukan setelah hasil penilaian menyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan ijin operasional, selanjutnya disesuaikan dengan perubahan anggaran pelayanan kesehatan setiap tahunnya.
Kembali Ke Jamsosda Atas