A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/jamsosindonesia/archives.jamsosindonesia.com/index.php:26)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 662

Jaminan Sosial Indonesia - BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
x

Login

Lupa Password

SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)




MANFAAT PENSIUN (LANJUTAN)
Pada tulisan yang lalu kita sudah membicarkan ikhwal penerima manfaat pensiun, usia pensiun, dan manfaat pensiun secara umum. Pada tulisan ini, pembahasan dilanjutkan untuk menjelaskan secara lebih rinci masing-masing bentuk manfaat pensiun. Manfaat Pensiun Hari Tua Kita mulai dengan membahas Manfaat pensiun Hari Tua yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 45 tahun 2015. Manfaat pensiun Hari Tua diterima Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki masa Iur paling singkat 15 (lima belas) tahun yang setara dengan 180 (seratur delapan puluh) bulan. Besar Manfaat pensiun Hari Tua dihitung dengan formula Manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang telah dikemukakan pada uraian terdahulu. Hak atas Manfaat Pensiun Hari Tua diperhitungkan…
oleh: A. A. Oka Mahendra Lengkapnya..

Daftar BPJS



 

Agenda



Video JKN

Berita Jaminan Sosial


Opini

MELURUSKAN 7 SESAT PIKIR TERHADAP BPJS KESEHATAN DEMI JKN Kutip
Informasi dalam artikel berjudul, “7 Fakta BPJS Menipu Rakyat Indonesia, Sebarkan!” terlanjur tersebar dan menciptakan persepsi yang keliru tentang JKN di tengah masyarakat. Rey Arifin memuat artikel tersebut di blog pribadinya pada tanggal,…
oleh: Adhi Kristian, S.h., M.h.kes
Peneliti Hukum
PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWASAN DAN ANGGOTA DIREKSI BPJS TERANCAM MOLOR Kutip
Pasal  32 UU BPJS menentukan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS berhenti dari jabatannya antara lain karena masa jabatannya berakhir. Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan direksi PT Askes(Persero) diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas…
oleh: A. A. Oka Mahendra

Forum

PELATIHAN DAN BIMTEK KONSULTAN MARTABAT
Bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Konsultan Martabat membuka kelas eksekutifPelatihan dan Bimtek, pada tanggal 22-23 Apri 2015. Pelatihan dan Bimtek dengan tema Merancang Peraturan Pelaksanaan BPJS dalam Rangka Penegakan Kepatuhan…
Lengkapnya...
MENYELARASKAN DANA PENSIUN DAN PESANGON DENGAN PROGRAM WAJIB BPJS KETENAGAKERJAAN
Program Pascasarjana Universitas Paramadina dibantu Synergi Policies dan didukung BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan seminar sehari dengan tema Menyelaraskan Dana Pensiun dan Pesangon dengan program Wajib BPJS Ketenagakerjaan, Rabu, (12/08). SJSN…
Lengkapnya...
PT TASPEN (PERSERO) DITETAPKAN SEBAGAI PENGELOLA PROGRAM JKK DAN JKM BAGI PEGAWAI ASN
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2015 PRESIDEN TELAH MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA. PERATURAN PEMERINTAH INI MERUPAKAN PELAKSANAAN DARI PASAL 92 AYAT (4) DAN PASAL 107 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (UU ASN). PASAL-PASAL UU ASN TERSEBUT MENENTUKAN MEWAJIBKAN PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ANTARA LAIN BERUPA JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA (PPPK). PERLINDUNGAN JKK DAN JKM BAGI PNS MENURUT PASAL 92 AYAT (2) UU ASN MENCAKUP JAMINAN SOSIAL YANG DIBERIKAN DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL NASIONAL. SEDANGKAN PERLINDUNGAN JKK DAN JKM BAGI PPPK MENURUT PASAL 106 AYAT (2)UU ASN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL. TIDAK ADA PENJELASAN ARTI KATA “MENCAKUP”DAN “SESUAI DENGAN” DALAM PASAL-PASAL UU ASN TERSEBUT DI ATAS. DALAM PENJELASAN KEDUA PASAL TERSEBUT TERTULIS “CUKUP JELAS”. PADAHAL ARTI KEDUA KATA TERSEBUT SANGAT BERBEDA. MAKSUD PENETAPAN PP NOMOR 70 TAHUN 2015 MAKSUD DITETAPKANNYA PP NOMOR 70 TAHUN 2015 ADALAH: A. SEBAGAI LANDASAN HUKUM YANG MEMADAI BAGI PEGAWAI ASN DALAM MEMPEROLEH HAK PERLINDUNGANNYA DAN MANFAAT YANG DIPEROLEH DARI JKK DAN JKM; B. MENJADI DASAR PEMBERIAN MANFAAT BAGI PEJABAT NEGARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UU NOMOR 12 TAHUN 1980 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA SETA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA SERTA BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA; C. MEMBERIKAN DASAR HUKUM DALAM PEMBAYARAN BESARAN IURAN DAN MANFAAT YANG AKAN DIPEROLEH; DAN D. MENENTUKAN PIHAK YANG BERHAK MENERIMA JAMINAN TERSEBUT YANG BELUM DIATUR SECARA TERPERINCI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBELUMNYA. PT TASPEN (PERSERO) DITETAPKAN SEBAGAI PENGELOLA PROGRAM PASAL 2 AYAT (1) PP NOMOR 70 TAHUN 2015 MENENTUKAN BAHWA PROGRAM PERLINDUNGAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PENGELOLA PROGRAM TERDIRI ATAS: A. JKK; DAN B. JKM. PADA AYAT (2) DITENTUKAN BAHWA PROGRAM PERLINDUNGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) MELIPUTI: A. KEPESERTAAN; B. MANFAAT; DAN C. IURAN. PEMBERI KERJA DALAM HAL INI ADALAH PENYELENGGARA NEGARA YANG MEMPEKERJAKAN PEGAWAI ASN BAIK PEMERINTAH PUSAT MAUPUN PEMERINTAH DAERAH, MENURUT PASAL 3 PP NOMOR 70 TAHUN 2015 DAN PENJELASANNYA, WAJIB MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BERUPA JKK DAN JKM KEPADA PESERTA. KEWAJIBAN TERSEBUT MELIPUTI PENDAFTARAN PESERTA DAN PEMBAYARAN IURAN. PESERTA JKK DAN JKM, MENURUT PASAL 4 PP NOMOR 70 TAHUN 2015 TERDIRI ATAS: A. CALON PNS; B. PNS; DAN C. PPPK. KEPESERTAAAN UNTUK PESERTA TERSEBUT DI ATAS DIMULAI SEJAK TANGGAL PENGANGKATAN DAN GAJINYA DIBAYARKAN. SYARAT UNTUK MULAINYA KEPESERTAAN BERSIFAT KUMULATIF, ARTINYA KEDUA SYARAT TERSEBUT HARUS DIPENUHI. PP TIDAK MEMUAT ATURAN DALAM HAL ADA PERBEDAAN TANGGAL PENGANGKATAN DENGAN PEMBAYARAN GAJI. KEPESERTAAN JKK DAN JKM BERAKHIR APABILA PESERTA: A. DIBERHENTIKAN SEBAGAI PNS; ATAU B. DIPUTUS HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA SEBAGAI PPPK. PASAL 7 PP NOMOR 70 TAHUN 2015 MENENTUKAN BAHWA PESERTA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 4 MERUPAKAN PESERTA JKK DAN JKM YANG DIKELOLA OLEH PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PERSERO) ATAU YANG LEBIH DIKENAL DENGAN NAMA PT TASPEN (PERSERO). PASAL TERSEBUT TIDAK TEGAS MENYATAKAN BAHWA PT TASPEN (PERSERO) SEBAGAI PENGELOLA PROGRAM JKK DAN JKM BAGI PEGAWAI ASN. PENETAPAN PT TASPEN (PERSERO) SEBAGAI PENGELOLA PROGRAM JKK DAN JKM BAGI PEGAWAI ASN MUNCUL DALAM PENJELASAN UMUM PP TERSEBUT. DALAM PENJELASAN UMUM PP NOMOR 70 TAHUN 2015 DIKEMUKAKAN 2 ALASAN MENGAPA PT TASPEN (PERSERO) DITETAPKAN SEBAGAI PENGELOLA PROGRAM, YAITU: A. AGAR JKK DAN JKM DAPAT DISELENGGARAKAN SECARA LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN; DAN B. MEMBERIKAN MANFAAT YANG LEBIH MEMADAI BAGI PESERTA, DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN PENGELOLAAN DANA YANG OPTIMAL DAN MEMPERTIMBANGKAN ASPEK LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, KEHATI-HATIAN, KEAMANAN DANA DAN HASIL YANG MEMADAI BAGI KEPENTINGAN PENINGKATAN MANFAAT PESERTA ITU SENDIRI. PP NOMOR 70 TAHUN 2015 TIDAK MENGUNAKAN ISTILAH “PENYELENGGARA PROGRAM”SEPERTI YANG DIGUNAKAN DALAM UU SJSN JO UU BPJS, TETAPI MENGGUNAKAN ISTILAH “PENGELOLA PROGRAM”. TIDAK TERDAPAT PENJELASAN RESMI MENGENAI PERBEDAAN PENGGUNAAN ISTILAH TERSEBUT. PT TASPEN (PERSERO) HARUS SEGERA MEMPERSIAPKAN DIRI SEBAGAI PENGELOLA PROGRAM JKK DAN JKM BAGI PEGAWAI ASN DAN BAGI PEJABAT NEGARA. ADA 3 HAL YANG MENDESAK UNTUK DILAKUKAN YAITU: A. MENSOSIALISASIKAN PP NOMOR 70 TAHUN 2015 DI LINGKUNGAN PT TASPEN (PERSERO) DAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN; B. MENYUSUN PERATURAN PT TASPEN (PERSERO) TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN KLAIM MANFAAT DAN PEMBAYARAN MANFAAT; C. MEMBERIKAN KONTRIBUSI UNTUK PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN PP 70 TAHUN 2015; DAN D. MENYESUAIKAN STRUKTUR DAN TATA KELOLA ORGANISASI DENGAN TUGAS YANG DIEMBAN DAN DENGAN MAKSUD PEMEBENTUKAN PP NOMOR 70 TAHUN 2015.
Lengkapnya..
MULAI BERLAKU DAN BERAKHIRNYA KEPESERTAAN JAMINAN PENSIUN
1 JULI 2015 MERUPAKAN TONGGAK SEJARAH YANG PENTING UNTUK PELAKSANAAN JAMINAN PENSIUN BAGI BURUH ATAU PEKERJA YANG BEKERJA PADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA. JAMINAN PENSIUN MERUPAKAN SALAH SATU JENIS PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG SUDAH LAMA MENJADI TUNTUTAN BURUH. BURUH TIDAK LAGI TERLALU CEMAS MENYONGSONG MASA TUA ATAU SAAT-SAAT MEMASUKI USIA PENSIUN. USIA TUA ATAU MASA PENSIUN PASTI AKAN DATANG PADA WAKTUNYA. PADA SAAT ITU PENDAPAT BERKURANG, SEMENTARA ITU, BIAYA HIDUP TERUS MERAMBAT NAIK. PEKERJA DAN ANGGOTA KELUARGANYA DIHADAPKAN PADA RISIKO KEUANGAN YANG SULIT DIPREDIKSI. PROGRAM JAMINAN PENSIUN MERUPAKAN SALAH SATU PROGRAM JAMINAN SOSIAL