x

Login

Lupa Password

SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)




MANFAAT PENSIUN (LANJUTAN)
Pada tulisan yang lalu kita sudah membicarkan ikhwal penerima manfaat pensiun, usia pensiun, dan manfaat pensiun secara umum. Pada tulisan ini, pembahasan dilanjutkan untuk menjelaskan secara lebih rinci masing-masing bentuk manfaat pensiun. Manfaat Pensiun Hari Tua Kita mulai dengan membahas Manfaat pensiun Hari Tua yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 45 tahun 2015. Manfaat pensiun Hari Tua diterima Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki masa Iur paling singkat 15 (lima belas) tahun yang setara dengan 180 (seratur delapan puluh) bulan. Besar Manfaat pensiun Hari Tua dihitung dengan formula Manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang telah dikemukakan pada uraian terdahulu. Hak atas Manfaat Pensiun Hari Tua diperhitungkan…
oleh: A. A. Oka Mahendra Lengkapnya..

Daftar BPJS



 

Agenda



Video JKN

Berita Jaminan Sosial


Opini

MELURUSKAN 7 SESAT PIKIR TERHADAP BPJS KESEHATAN DEMI JKN Kutip
Informasi dalam artikel berjudul, “7 Fakta BPJS Menipu Rakyat Indonesia, Sebarkan!” terlanjur tersebar dan menciptakan persepsi yang keliru tentang JKN di tengah masyarakat. Rey Arifin memuat artikel tersebut di blog pribadinya pada tanggal,…
oleh: Adhi Kristian, S.h., M.h.kes
Peneliti Hukum
PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWASAN DAN ANGGOTA DIREKSI BPJS TERANCAM MOLOR Kutip
Pasal  32 UU BPJS menentukan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS berhenti dari jabatannya antara lain karena masa jabatannya berakhir. Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan direksi PT Askes(Persero) diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas…
oleh: A. A. Oka Mahendra

Forum

PELATIHAN DAN BIMTEK KONSULTAN MARTABAT
Bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Konsultan Martabat membuka kelas eksekutifPelatihan dan Bimtek, pada tanggal 22-23 Apri 2015. Pelatihan dan Bimtek dengan tema Merancang Peraturan Pelaksanaan BPJS dalam Rangka Penegakan Kepatuhan…
Lengkapnya...
MENYELARASKAN DANA PENSIUN DAN PESANGON DENGAN PROGRAM WAJIB BPJS KETENAGAKERJAAN
Program Pascasarjana Universitas Paramadina dibantu Synergi Policies dan didukung BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan seminar sehari dengan tema Menyelaraskan Dana Pensiun dan Pesangon dengan program Wajib BPJS Ketenagakerjaan, Rabu, (12/08). SJSN…
Lengkapnya...
PT TASPEN (PERSERO) DITETAPKAN SEBAGAI PENGELOLA PROGRAM JKK DAN JKM BAGI PEGAWAI ASN
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2015 PRESIDEN TELAH MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA. PERATURAN PEMERINTAH INI MERUPAKAN PELAKSANAAN DARI PASAL 92 AYAT (4) DAN PASAL 107 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (UU ASN). PASAL-PASAL UU ASN TERSEBUT MENENTUKAN MEWAJIBKAN PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ANTARA LAIN BERUPA JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA (PPPK). PERLINDUNGAN JKK DAN JKM BAGI PNS MENURUT PASAL 92 AYAT (2) UU ASN MENCAKUP JAMINAN SOSIAL YANG DIBERIKAN DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL NASIONAL. SEDANGKAN PERLINDUNGAN JKK DAN JKM BAGI PPPK MENURUT PASAL 106 AYAT (2)UU ASN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL. TIDAK ADA PENJELASAN ARTI KATA “MENCAKUP”DAN “SESUAI DENGAN” DALAM PASAL-PASAL UU ASN TERSEBUT DI ATAS. DALAM PENJELASAN KEDUA PASAL TERSEBUT TERTULIS “CUKUP JELAS”. PADAHAL ARTI KEDUA KATA TERSEBUT SANGAT BERBEDA. MAKSUD PENETAPAN PP NOMOR 70 TAHUN 2015 MAKSUD DITETAPKANNYA PP NOMOR 70 TAHUN 2015 ADALAH: A. SEBAGAI LANDASAN HUKUM YANG MEMADAI BAGI PEGAWAI ASN DALAM MEMPEROLEH HAK PERLINDUNGANNYA DAN MANFAAT YANG DIPEROLEH DARI JKK DAN JKM; B. MENJADI DASAR PEMBERIAN MANFAAT BAGI PEJABAT NEGARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UU NOMOR 12 TAHUN 1980 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA SETA BEKAS PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA SERTA BEKAS ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA; C. MEMBERIKAN DASAR HUKUM DALAM PEMBAYARAN BESARAN IURAN DAN MANFAAT YANG AKAN DIPEROLEH; DAN D. MENENTUKAN PIHAK YANG BERHAK MENERIMA JAMINAN TERSEBUT YANG BELUM DIATUR SECARA TERPERINCI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBELUMNYA. PT TASPEN (PERSERO) DITETAPKAN SEBAGAI PENGELOLA PROGRAM PASAL 2 AYAT (1) PP NOMOR 70 TAHUN 2015 MENENTUKAN BAHWA PROGRAM PERLINDUNGAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PENGELOLA PROGRAM TERDIRI ATAS: A. JKK; DAN B. JKM. PADA AYAT (2) DITENTUKAN BAHWA PROGRAM PERLINDUNGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) MELIPUTI: A. KEPESERTAAN; B. MANFAAT; DAN C. IURAN. PEMBERI KERJA DALAM HAL INI ADALAH PENYELENGGARA NEGARA YANG MEMPEKERJAKAN PEGAWAI ASN BAIK PEMERINTAH PUSAT MAUPUN PEMERINTAH DAERAH, MENURUT PASAL 3 PP NOMOR 70 TAHUN 2015 DAN PENJELASANNYA, WAJIB MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BERUPA JKK DAN JKM KEPADA PESERTA. KEWAJIBAN TERSEBUT MELIPUTI PENDAFTARAN PESERTA DAN PEMBAYARAN IURAN. PESERTA JKK DAN JKM, MENURUT PASAL 4 PP NOMOR 70 TAHUN 2015 TERDIRI ATAS: A. CALON PNS; B. PNS; DAN C. PPPK. KEPESERTAAAN UNTUK PESERTA TERSEBUT DI ATAS DIMULAI SEJAK TANGGAL PENGANGKATAN DAN GAJINYA DIBAYARKAN. SYARAT UNTUK MULAINYA KEPESERTAAN BERSIFAT KUMULATIF, ARTINYA KEDUA SYARAT TERSEBUT HARUS DIPENUHI. PP TIDAK MEMUAT ATURAN DALAM HAL ADA PERBEDAAN TANGGAL PENGANGKATAN DENGAN PEMBAYARAN GAJI. KEPESERTAAN JKK DAN JKM BERAKHIR APABILA PESERTA: A. DIBERHENTIKAN SEBAGAI PNS; ATAU B. DIPUTUS HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA SEBAGAI PPPK. PASAL 7 PP NOMOR 70 TAHUN 2015 MENENTUKAN BAHWA PESERTA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 4 MERUPAKAN PESERTA JKK DAN JKM YANG DIKELOLA OLEH PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PERSERO) ATAU YANG LEBIH DIKENAL DENGAN NAMA PT TASPEN (PERSERO). PASAL TERSEBUT TIDAK TEGAS MENYATAKAN BAHWA PT TASPEN (PERSERO) SEBAGAI PENGELOLA PROGRAM JKK DAN JKM BAGI PEGAWAI ASN. PENETAPAN PT TASPEN (PERSERO) SEBAGAI PENGELOLA PROGRAM JKK DAN JKM BAGI PEGAWAI ASN MUNCUL DALAM PENJELASAN UMUM PP TERSEBUT. DALAM PENJELASAN UMUM PP NOMOR 70 TAHUN 2015 DIKEMUKAKAN 2 ALASAN MENGAPA PT TASPEN (PERSERO) DITETAPKAN SEBAGAI PENGELOLA PROGRAM, YAITU: A. AGAR JKK DAN JKM DAPAT DISELENGGARAKAN SECARA LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN; DAN B. MEMBERIKAN MANFAAT YANG LEBIH MEMADAI BAGI PESERTA, DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN PENGELOLAAN DANA YANG OPTIMAL DAN MEMPERTIMBANGKAN ASPEK LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, KEHATI-HATIAN, KEAMANAN DANA DAN HASIL YANG MEMADAI BAGI KEPENTINGAN PENINGKATAN MANFAAT PESERTA ITU SENDIRI. PP NOMOR 70 TAHUN 2015 TIDAK MENGUNAKAN ISTILAH “PENYELENGGARA PROGRAM”SEPERTI YANG DIGUNAKAN DALAM UU SJSN JO UU BPJS, TETAPI MENGGUNAKAN ISTILAH “PENGELOLA PROGRAM”. TIDAK TERDAPAT PENJELASAN RESMI MENGENAI PERBEDAAN PENGGUNAAN ISTILAH TERSEBUT. PT TASPEN (PERSERO) HARUS SEGERA MEMPERSIAPKAN DIRI SEBAGAI PENGELOLA PROGRAM JKK DAN JKM BAGI PEGAWAI ASN DAN BAGI PEJABAT NEGARA. ADA 3 HAL YANG MENDESAK UNTUK DILAKUKAN YAITU: A. MENSOSIALISASIKAN PP NOMOR 70 TAHUN 2015 DI LINGKUNGAN PT TASPEN (PERSERO) DAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN; B. MENYUSUN PERATURAN PT TASPEN (PERSERO) TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN KLAIM MANFAAT DAN PEMBAYARAN MANFAAT; C. MEMBERIKAN KONTRIBUSI UNTUK PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN PP 70 TAHUN 2015; DAN D. MENYESUAIKAN STRUKTUR DAN TATA KELOLA ORGANISASI DENGAN TUGAS YANG DIEMBAN DAN DENGAN MAKSUD PEMEBENTUKAN PP NOMOR 70 TAHUN 2015.
Lengkapnya..
MULAI BERLAKU DAN BERAKHIRNYA KEPESERTAAN JAMINAN PENSIUN
1 JULI 2015 MERUPAKAN TONGGAK SEJARAH YANG PENTING UNTUK PELAKSANAAN JAMINAN PENSIUN BAGI BURUH ATAU PEKERJA YANG BEKERJA PADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA. JAMINAN PENSIUN MERUPAKAN SALAH SATU JENIS PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG SUDAH LAMA MENJADI TUNTUTAN BURUH. BURUH TIDAK LAGI TERLALU CEMAS MENYONGSONG MASA TUA ATAU SAAT-SAAT MEMASUKI USIA PENSIUN. USIA TUA ATAU MASA PENSIUN PASTI AKAN DATANG PADA WAKTUNYA. PADA SAAT ITU PENDAPAT BERKURANG, SEMENTARA ITU, BIAYA HIDUP TERUS MERAMBAT NAIK. PEKERJA DAN ANGGOTA KELUARGANYA DIHADAPKAN PADA RISIKO KEUANGAN YANG SULIT DIPREDIKSI. PROGRAM JAMINAN PENSIUN MERUPAKAN SALAH SATU PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG DAPAT DIHARAPKAN UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SOSIAL AGAR PARA PENSIUNAN BURUH TETAP DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUPNYA YANG LAYAK. PROGRAM JAMINAN PENSIUN DIKATAKAN SEBAGAI FONDASI BAGI DUKUNGAN FINANSIAL JANGKA PANJANG UNTUK PEKERJA. PASAL 39 UU SJSN MENENTUKAN, ”JAMINAN PENSIUN DISELENGGARAKAN UNTUK MEMPERTAHANKAN DERAJAT KEHIDUPAN YANG LAYAK PADA SAAT PESERTA KEHILANGAN ATAU BERKURANG PENGHASILANNYA KARENA MEMASUKI USIA PENSIUN ATAU MENGALAMI CACAT TOTAL TETAP.” UU SJSN MENENTUKAN BAHWA JAMINAN PENSIUN DISELENGGARAKAN BERDASARKAN MANFAAT PASTI. ARTINYA, DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITENTUKAN BATAS MINIMUM DAN MAKSIMUM YANG AKAN DITERIMA PESERTA. SIAPA PESERTA PROGRAM JAMINAN PENSIUN? SEBELUM MENJAWAB PERTANYAAN INI, TERLEBIH DAHULU PERLU DIKEMUKAKAN BAHWA BERDASARKAN PRINSIP PENYELENGGARAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL, KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL TERMASUK PROGRAM JAMINAN PENSIUN BERSIFAT WAJIB. KEPESERTAAN BERSIFAT WAJIB INI DIMAKSUDKAN AGAR SELURUH RAKYAT MENJADI PESERTA SEHINGGA DAPAT TERLINDUNGI. MESKIPUN DEMIKIAN, PENERAPANNYA TETAP DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN EKONOMI RAKYAT DAN PEMERINTAH SERTA KELAYAKAN PENYELENGGARAAN PROGRAM. TAHAPAN PERTAMA DIMULAI DARI PEKERJA DI SEKTOR FORMAL BERSAMAAN DENGAN ITU SEKTOR INFORMAL DAPAT MENJADI PESERTA SECARA SUKARELA, SEHINGGA DAPAT MENCAKUP PETANI, NELAYAN, DAN MEREKA YANG BEKERJA SECARA MANDIRI, SEHINGGA PADA AKHIRNYA SJSN MENCAKUP SELURUH RAKYAT. MENGENAI PENAHAPAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN AKAN DIBAHAS TERSENDIRI . MENURUT PASAL 1 ANGKA 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN (PP NO. 45 TAHUN 2015), YANG DIMAKSUD DENGAN PESERTA PROGRAM JAMINAN PENSIUN YANG SELANJUTNYA DISEBUT PESERTA ADALAH PEKERJA YANG TELAH TERDAFTAR DAN MEMBAYAR IURAN. PESERTA PROGRAM JAMINAN PENSIUN YANG DICAKUP DALAM PP NO. 45 TAHUN 2015 MELIPUTI PESERTA YANG TERDIRI ATAS PEKERJA YANG BEKERJA PADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA. MENURUT PASAL 3 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2013 TENTANG PENAHAPAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL, PESERTA PROGRAM JAMINAN PENSIUN TERDIRI ATAS PESERTA PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH. PESERTA PENERIMA UPAH DALAM HAL INI ADALAH PEKERJA YANG BEKERJA PADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DAPAM PASAL 4 HURUF B PERATURAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2013. SEDANGKAN PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH MENURUT PASAL 7 PERATURAN PRESIDEN NOMOR `09 TAHUN 2013 MELIPUTI PEMBERI KERJA, PEKERJA DI LUAR HUBUNGAN KERJA ATAU PEKERJA MANDIRI DAN PEKERJA YANG TIDAK TERMASUK DALAM KATEGORI TERSEBUT DIMUKA YANG BUKAN MENERIMA GAJI ATAU UPAH. MULAI BERLAKU DAN BERAKHIRNYA KEPESERTAAN JAMINAN PENSIUN MENENTUKAN MULAI BERLAKU DAN BERAKHIRNYA SUATU HUBUNGAN HUKUM BAIK YANG TIMBUL KARENA PERJANJIAN MAUPUN YANG TIMBUL KARENA UNDANG-UNDANG SANGAT PENTING UNTUK MENENTUKAN MULAI DAN BERAKHIRNYA HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK YANG TERKAIT. SAAT MULAI BERLAKUNYA HUBUNGAN HUKUM MERUPAKAN SAAT TIMBULNYA HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK. DAN SAAT BERAKHIRNYA HUBUNGAN HUKUM MERUPAKAN SAAT BERAKHIRNYA HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK YANG TERKAIT DALAM HUBUNGAN HUKUM TERSEBUT. PASAL 3 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2013 MENENTUKAN, ”KEPESERTAAAN PADA PROGRAM JAMINAN PENSIUN MULAI BERLAKU SEJAK PEKERJA TERDAFTAR DAN IURAN PERTAMA TELAH DIBAYARKAN DAN DISETOR OLEH PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA KEPADA BPJS KETENAGAKERJAAN.” ADA DUA SYARAT YANG HARUS DIPENUHI UNTUK MULAI BERLAKUNYA PROGRAM JAMINAN PENSIUN, YAITU: A. PESERTA TELAH TERDAFTAR PADA BPJS KETENAGKERJAAN; DAN B. IURAN PERTAMA TELAH DIBAYARKAN DAN DISETOR OLEH PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA KEPADA BPJS KETENAGAKERJAAN. BPJS KETENAGAKERJAAN, MENURUT PASAL 3 AYAT (2) PP NO. 45 TAHUN 2015 MEMBERIKAN BUKTI PEMBAYARAN IURAN PERTAMA KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA. BUKTI PEMBAYARAN TERSEBUT, MENURUT PASAL 3 AYAT (3) PP NO. 45 TAHUN 2015 MERUPAKAN BUKTI TERDAFTARNYA PESERTA DAN DASAR DIMULAINYA PERLINDUNGAN JAMINAN PENSIUN. SELAIN ITU, BUKTI PEMBAYARAN YANG DIBERIKAN OLEH BPJS KETENAGAKERJAAN MENURUT PASAL 7 AYAT (2) PP NO. 45 TAHUN 2015 DAPAT JUGA DIGUNAKAN SEBAGAI BUKTI KEPESERTAAN DALAM HAL BPJS KETENAGAKERJAAN TIDAK MENERBITKAN NOMOR KEPESERTAAN PALING LAMA 1 (SATU ) HARI SETELAH IURAN PERTAMA DIBAYAR LUNAS. MENGINGAT BAHWA BUKTI PEMBAYARAN IURAN PERTAMA SANGAT PENTING SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN, TERDAFTAR SEBAGAI PESERTA DAN BUKTI KEPESERTAAAN, MAKA BUKTI PEMBAYARAN PERTAMA TERSEBUT HARUS DIDOKUMENTASIKAN SECARA TERTIB OLEH PEMBERI KERJA. KEPESERTAAN JAMINAN PENSIUN MENURUT PASAL 3 AYAT (4) BERAKHIR PADA SAAT PESERTA: A. MENINGGAL DUNIA; ATAU B. MENCAPAI USIA PENSIUN DAN MENERIMA AKUMULASI IURAN BESERTA HASIL PENGEMBANGANNYA SECARA SEKALIGUS. SYARAT TERSEBUT BERSIFAT ALTERNATIF. ARTINYA, APABILA SALAH SATU SYARAT SUDAH DIPENUHI, MAKA KEPESERTAAN JAMINAN PENSIUN BERAKHIR. DENGAN BERAKIRNYA KEPESERTAAN JAMINAN PENSIUN MAKA, HUBUNGAN HUKUM ANTARA PESERTA DENGAN BPJS KETEBAGAKERJAAN BERAKIR. DENGAN KATA LAIN HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA TERHADAP BPJS KETEGAKERJAAN BERAKHIR.
Lengkapnya..
IDUL FITRI DAN KESEJAHTERAAN PENSIUNAN PEKERJA
SETELAH SEBULAN PENUH MELAKSANAKAN IBADAH PUASA, SEBENTAR LAGI SEGENAP UMAT ISLAM MERAYAKAN HARI RAYA IDUL FITRI 1436 H. HARI RAYA IDUL FITRI MERUPAKAN HARI KEMENANGAN. HARI RAYA IDUL FITRI JUGA DIMAKNAI SEBAGAI HARI MENEMUKAN KEMBALI KE FITRAH YANG SUCI, SETELAH JIWANYA DIBERSIHKAN MELALUI IBADAH PUASA YANG DILAKSANAKAN UNTUK SANG MAHA PENCIPTA SERTA MELALUI AMAL SALEH UNTUK KESEJAHTERAAN SESAMA DAN KEINDAHAN BUMI YANG KITA HUNI BERSAMA. IBADAH PUASA BUKAN SAJA MENAHAN HAUS DAN LAPAR, TETAPI LEBIH DARI ITU MENGENDALIKAN SELURUH INDRA, MENUNDUKAN EGO AGAR SELALU BERADA DALAM BIMBINGAN ILLAHI. MEREKA YANG BERHASIL MENUNDUKKAN EGONYA DAN BERADA DALAM KESADARAN ILLAHI, JIWANYA TERCERAHKAN, PIKIRAN, PERKATAAN DAN PERBUATANNYA DIPENUHI OLEH KEBAJIKAN. HARI RAYA IDUL FITRI DISAMBUT DENGAN PENUH RASA SYUKUR, SUJUD KEHADAPAN YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG DAN BERSILATURAHMI DENGAN SANAK SAUDARA, TEMAN SEJAWAT DAN SESAMA UMAT. MAKNA TERSENDIRI TAHUN INI HARI RAYA IDUL FITRI MEMPUNYAI MAKNA TERSENDIRI, KHUSUSNYA BAGI PEKERJA/BURUH. PEKERJA /BURUH TIDAK TERLALU CEMAS LAGI MENGHADAPI MASA PENSIUN, KARENA MULAI 1 JULI 2015 PROGRAM JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA/BURUH MULAI DILAKSANAKAN. JAMINAN PENSIUN DISELENGGARAKAN UNTUK MEMPERTAHANKAN DERAJAT KEHIDUPAN YANG LAYAK PADA SAAT PESERTA KEHILANGAN ATAU BERKURANG PENGAHSILANNYA KARENA MEMASUKI USIA PENSIUN ATAU MENGALAMI CACAT TOTAL TETAP. JAMINAN PENSIUN MENURUT UNDANG-UNDANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DISELENGGARAKAN BERDASARKAN MANFAAT PASTI. ARTINYA PESERTA YANG TELAH MENCAPAI USIA PENSIUN DAN TELAH MEMBAYAR IURAN MINIMAL 15 TAHUN BERHAK MEMPEROLEH MANFAAT PENSIUN BERUPA UANG TUNAI YANG DITERIMA SETIAP BULAN SESUAI DENGAN FORMULA YANG DITENTUKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. SEDANGKAN MANFAAT PENSIUN CACAT DIBAYARKAN KEPADA PESERTA YANG MENGALAMI CACAT TOTAL TETAP MESKIPUN PESERTA TERSEBUT BELUM MEASUKI USIA PENSIUN. JAMINAN PENSIUN MEMBERIKAN HARAPAN BAGI PEKERJA/BURUH UNTUK TETAP DAPAT HIDUP LAYAK DI MASA TUANYA ATAU KETIKA MENGALAMI CACAT TOTAL TETAP. UANG PENSIUN YANG DITERIMA SETIAP BULAN DAPAT MEMBANTU MEREKA UNTUK MENGATASI MASALAH FINANSIAL YANG MEREKA HADAPI DI MASA TUA NANTI. PEMBERI KERJA ATAU PENGUSAHA WAJIB MENDAFTARKAN PEKERJANYA MENJADI PESERTA PROGRAM JAMINAN PENSIUN KEPADA BPJS KETENAGAKERJAAN SESUAI DEGAN TAHAPAN YANG DITENTUKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. BAGI PEMBERI KERJA YANG TIDAK MENDAFTARKAN PEKERJANYA/BURUHNYA SEBAGAI PESERTA PROGRAM JAMINAN PENSIUN WAJIB MEMBERIKAN MANFAAT PENSIUN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JAMINAN PENSIUN, KEPADA PEKERJANYA/BURUHNYA YANG MEMASUKI USIA PENSIUN ATAU MENGALAMI CACAT TOTAL TETAP. MANFAAT JAMINAN PENSIUN MESKIPUN MASIH KECIL JELAS SANGAT BERARTI UNTUK MEMELIHARA KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH DI MASA TUANYA SAMPAI MENINGGAL DUNIA. PROGRAM JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA/BURUH MERUPAKAN PROGRAM BARU TENTU MASIH TERDAPAT BERBAGAI PROBLEM REGULASI, MANAJERIAL, DAN TEKNIS OPERASIONAL YANG PERLU DIPERBAIKI, NAMUN DEMIKIAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN KITA SAMBUT DENGAN RASA SYUKUR DAN TEKAD UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN DI MASA MENDATANG. MOMENTUM SEKARANG INI HENDAKNYA DIJADIKAN TITIK TOLAK BAGI PEMBERI KERJA UNTUK MEMPERKOKOH TALI SILATURAHMI DENGAN PEKERJA/BURUHNYA DENGAN SEGERA MENDAFTARKAN MEREKA SEBAGAI PESERTA PROGRAM JAMINAN PENSIUN KE BPJS KETENAGAKERJAAN. SELAMAT IDUL FITRI.
Lengkapnya..
IklanIklanIklanIklan



JAMKESDA

Lebih dari 300 Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan Program Jaminan Sosial tingkat daerah. Temukan informasi selengkapnya tentang penyelenggaraan, manfaat, iuran dan informasi-informasi daerah.


ON TOP

Anda membutuhkan asuransi kesehatan untuk melengkapi Program Jamsostek? Temukan produk-produk asuransi kesehatan dari perusahaan-perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia.

Fasilitas Kesehatan

Dapatkan informasi klinik sesuai dengan lokasi yang Anda inginkan dan program asuransi kesehatan/jaminan kesehatan yang tersedia




Kembali Ke Jamsosda Atas